Verified
Hanura

Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur Mendukung Pembangunan Berkualitas

 RABU, 18 JULI 2018 , 07:40:00 WIB | LAPORAN: DAR EDI YOGA

Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur Mendukung Pembangunan Berkualitas

Foto/Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

RMOL. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar pembangunan infrastruktur dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Hal ini sesuai dengan dengan amanat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), bahwa anggaran yang dibelanjakan harus mampu menghasilkan pembangunan yang berkualitas.

"Hasil dari pembangunan berkualitas yang utama adalah pertumbuhan. Kini ekonomi kita tumbuh 5,04 persen, walaupun tentu target kita lebih tinggi. Namun tidak hanya tumbuh namun juga terjadi pemerataan sehingga dinikmati semua. Selain itu memberikan multiplier effect pada usaha-usaha lain, yang dapat memperluas lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan pendapatan bagi masyarakat luas. Tentu itulah yang kita tuju sebagai pembangunan berkualitas," kata JK dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Nasional Tahun 2018 dengan tema "Mengawal Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Pembangunan yang Berkualitas" di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Kemudian pembangunan yang berkualitas juga dipengaruhi oleh koordinasi yang baik mulai dari perencanaan di Bapppenas, penganggaran di Kementerian Keuangan dan pelaksanaanya oleh Kementerian dan Lembaga.

Selain itu dilakukan pengawasan oleh BPK, BPKP,  KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar anggaran yang dikeluarkan digunakan secara efektif dan efisien sesuai program.  

Dalam sesi diskusi mengenai Perspektif Kebijakan PBJ, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan peran BPKP sebagai auditor Pemerintah sangat penting guna memberikan pendampingan intensif agar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian PUPR seperti jalan dan jembatan, bendungan, irigasi, rumah susun, rumah khusus, air minum, persampahan, pos lintas batas negara, berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Selanjutnya >

Komentar Pembaca
Mabes Polri Fokus Berantas Hoax

Mabes Polri Fokus Berantas Hoax

, 16 OKTOBER 2018 , 19:00:00

Rizal Ramli Gugat Surya Paloh Rp 1 Triliun

Rizal Ramli Gugat Surya Paloh Rp 1 Triliun

, 16 OKTOBER 2018 , 15:00:00

Peluncuran Buku Papua Ethnography

Peluncuran Buku Papua Ethnography

, 13 OKTOBER 2018 , 06:49:00

Pencakar Langit Jakarta

Pencakar Langit Jakarta

, 16 OKTOBER 2018 , 04:31:00

Dikunjungi Karo Penmas Mabes Polri

Dikunjungi Karo Penmas Mabes Polri

, 16 OKTOBER 2018 , 16:08:00