Hanura

Menteri PUPR: Belum Ada Bendungan Yang Dibangun Swasta

Buka Pintu Untuk Investor

 SABTU, 10 MARET 2018 , 08:50:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Menteri PUPR: Belum Ada Bendungan Yang Dibangun Swasta

Basuki Hadimuljono/Net

RMOL. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terbuka untuk bermitra dengan investor yang berminat pada pembangunan bendungan dengan potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Sampai saat ini belum ada bendungan yang dibangun oleh swasta. Bila ada investor yang berminat akan kita dorong. Dengan demikian dana APBN dapat digunakan untuk program lainnya. Peraturan Menteri PUPR mendukung karena saya monitor intensif untuk pembangunan bendungan di Indonesia," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Jumat kemarin (9/3).

Pada tahun 2017, Kementerian PUPR menawarkan kepada investor Jepang untuk pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan yang membutuhkan dana mencapai Rp 3,8 triliun. Namun belum diminati, sehingga akan dibangun menggunakan APBN dan mulai dilelang tahun 2018.

"Menurut perhitungan Jepang, untuk masuk investasi ke bendungan, kapasitas listrik yang dihasilkan antara 60-75 MW," kata Menteri Basuki.

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Hal ini merupakan upaya nyata mewujudkan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk mencapai ketahanan pangan dan air.

Pada tahun 2018 sebanyak 34 bendungan dalam proses pembangunan dengan 10 bendungan ditargetkan selesai tahun ini dan 14 bendungan baru dimulai pembangunannya.

Pembangunan infrastruktur PUPR dengan skema KPBU, saat ini tidak hanya dalam pembangunan jalan tol, namun juga pada proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) seperti SPAM Bandar Lampung, Semarang Barat, Umbulan dan Saluran Pembawa Air Baku dari Bendungan Karian (Karian-Serpong Water Conveyance).

Kementerian PUPR juga telah menginisiasi kegiatan preservasi jalan dengan skema KPBU  ketersediaan layanan atau availability payment (AP). Skema baru ini akan menyediakan layanan jalan nasional dalam kondisi mantap secara berkelanjutan.

Ditjen Bina Marga telah melakukan penjajakan minat kepada investor potensial untuk dua proyek preservasi jalan yakni di Provinsi Riau sepanjang 43 km senilai Rp 882 miliar dan di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 30 km senilai Rp. 1,975 triliun. Formulasi KPBU AP dengan masa konsesi selama 15 tahun dikurangi masa konstruksi selama 2 tahun, Pemerintah membayar cicilan layanan kepada badan usaha selama masa pemeliharaan 13 tahun. [rus/***]

Komentar Pembaca
Pecat Anak Buah Surya Paloh!

Pecat Anak Buah Surya Paloh!

, 24 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Golkar Pecah, Sebagian Dukung Prabowo-Sandi

Golkar Pecah, Sebagian Dukung Prabowo-Sandi

, 24 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:17:00

Cium Tangan Kiai

Cium Tangan Kiai

, 21 SEPTEMBER 2018 , 22:41:00

Antri Tanda Tangan

Antri Tanda Tangan

, 18 SEPTEMBER 2018 , 03:45:00

Djoko Santoso: Kami Hormati Pilihan Pak Gatot Nurmantyo
Ketika Kiai Ma'ruf Amin Digoyang Penyanyi Dangdut, Warganet Istighfar<i>!</i>
KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

Politik17 September 2018 07:25

Elemen Muda 212 Tolak Keputusan GNPF Ulama Yang Mendukung Prabowo-Sandi
Golkar: Kedok <i>#2019GantiPresiden</i> Sekarang Terbuka
Gatot Nurmantyo Faktor Penentu Kemenangan Pilpres
Hari Tani Nasional Dan Prakarsa Desa

Hari Tani Nasional Dan Prakarsa Desa

Suara Publik25 September 2018 05:46

Prajurit TNI-Polri Tidak Boleh Terbawa Arus Isu Pemilu
Pemuda Tani HKTI Bertekad Lahirkan Santri Tani

Pemuda Tani HKTI Bertekad Lahirkan Santri Tani

Nusantara25 September 2018 05:11

Antara Etika Dan Strategi Politik

Antara Etika Dan Strategi Politik

Suara Publik25 September 2018 04:45