Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Kementerian PUPR Targetkan 65 Bendungan Rampung Tahun 2020

 SENIN, 30 OKTOBER 2017 , 06:16:00 WIB

Kementerian PUPR Targetkan 65 Bendungan Rampung Tahun 2020

Dok/PUPR

RMOL. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) menargetkan 65 waduk dan bendungan terbangun di periode 2015-2022. 
Di momentum tiga tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pembangunan waduk dan bendungan tersebut menjadi salah satu program prioritas yang tengah dikebut Kementerian PUPR.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program prioritas yang saat ini dikerjakan pemerintah adalah ketahanan air/pangan, konektivitas dan perumahan permukiman.

Selain membangun 65 waduk dan bendungan di seluruh Indonesia, pihaknya juga membangun jaringan irigasi seluas 1 juta hektare dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 3 juta hektare serta pembangunan 1088 embung dan prasarana pengendalian banjir sepanjang 3080  kilometer.

“Kami menargetkan pem¬bangunan waduk dan bendungan bisa rampung dalam 3-4 tahun. Kalau dibikin 2017, maka selesai 2020. Targetnya antara 2020-2022 semua sudah selesai,” kata Basuki.

Penangan banjir, rob hingga penyediaan air bersih, lanjut Basuki, juga menjadi prioritas Kementerian PUPR dalam lingkup Sumber Daya Air.

“Untuk itu, kita lakukan pengamanan pantai di beberapa daerah yang jadi langganan banjir dan rob. Diantaranya pembangunan tanggul sepanjang 21 kilometer di wilayah Kota Semarang dan Pekalongan. Kita juga membangun embung dan umbul untuk pasokan air bersih,” tegas Basuki.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan, 65 bendungan yang sedang dilakukan pengerjaannya tersebar hampir di seluruh wilayah Tanah Air.

Saat ini, kata Imam, Kementerian PUPR sedang membangun 39 bendungan di seluruh Indonesia dan yang selesai pada 2018 sebanyak 9 bendungan.

“Untuk total bendungan yang akan terbangun hingga 2019 sebanyak 65 bendungan yang pengerjaannya dilakukan secara bertahap,” kata Imam.

Dilanjutkan Imam, beberapa bendungan yang sudah jadi diantaranya Bendungan Jatigede di Sumedang, Jawa Barat memiliki dampak cukup besar bagi masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan air di Jawa Barat, beberapa daerah rawan banjir seperti Cirebon, indramayu tidak lagi kebanjiran lagi karena sudah ditahan di Jatigede.

“Selain itu, pasokan air ke irigasi bertambah karena di bendung rentang dari bendungan Jatigede yang terdapat sekitar 90 ribu hektar sawah yang dilalui aliran air dari Jatigede,” ujar Imam.

Dilanjutkannya, pembangunan bendungan juga memberikan dampak ekonomi tinggi kepada masyarakat. Saat ini, Indonesia telah memiliki sekitar 230 bendungan. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 11 persen dari 7,4 juta hektar lahan sawah irigasi yang terla¬yani.

Sementara, bila 65 proyek bendungan itu rampung, diperkirakan presentase hanya bertambah 8 persen, menjadi 19 persen dari 7,4 juta hektar lahan.
Itu artinya, baru sekitar 1,41 juta hektar lahan yang terlayani irigasi saat seluruh proyek ben¬dungan itu rampung.

“Tanpa bendungan, petani mungkin hanya bisa panen 1-2 kali dalam setahun. Sementara, dengan bantuan bendungan, panen dapat dilakukan sampai 3 kali. Kalau dikalikan produknya berapa dalam ton, kan bisa dikali 2 atau 3 kali lagi," sebut Imam.

Dengan bertambahnya jumlah panen yang ada, produksi padi dan tanaman lainnya pun akan semakin meningkat. Dengan demikian upaya pemerintah dalam mewujudkan program ketahanan pangan akan selangkah lebih mudah.

Bangun Bendungan Di NTT


Sementara Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Imam Santoso, mengatakan saat ini pemerintah juga fokus membangun bendungan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Karena dikawasan tersebut kerap kekeringan, mengakibatkan masyarakat kesulitan air, termasuk air untuk irigasi dan pertanian.

Kata Imam Santoso mengatakan, kebutuhan air baku di Pulau Flores, NTT  sangat tinggi, namun sumber airnya tidak tersedia.

“Proyeksi kita, dari 65 bendungan yang akan dibangun, 7 diantaranya terdapat di NTT. Provinsi ini merupakan yang paling banyak mendapat bendungan selain Jawa Tengah,” kata Imam.

Dilanjutkan Imam, Bendungan Raknamo di Nusa Tenggara Timur akan segera rampung pada akhir bulan November 2017 mendatang. Saat ini proses konstruksi bendungan tersebut telah mencapai 98 persen.

"Raknamo mungkin akhir November selesai pembangunannya, rencananya peresmian akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dulu juga yang memulai (pembangunan Raknamo) adalah beliau (Jokowi)," katanya.

Selain Raknamo, Imam juga menargetkan bendungan lainnya, yakni bendungan Tanju di Nusa Tanggara Barat akan selesai pada awal Desember mendatang. Untuk progres pembangunan bendungan Tanju ini dirinya mengatakan saat ini sudah berada di angka 95 persen.

Tahun ini, Kementerian PUPR juga fokus meningkatan kualitas air baku. Pasalnya, saat ini pengambilan air tanah sudah sangat berlebihan yang menyebabkan permukaan tanah menjadi turun.

“Seperti di Jakarta Utara jadi  tergenang banjir rob. Sungai-sungai itu kan dari dataran tinggi, tidak bisa mengalir ke laut secara gravitasi lagi sehingga  terjadi banjir. Makanya kita membangun tanggul laut untuk mencegah rob (air dari laut) tidak masuk kedaratan. Di samping hal tersebut perlu terus kita lakukan pelarangan pengambilan tanah yang berlebihan juga harus melakukan pelarangan terhadap pemilik tanah,” ujar Imam.

Salah satu kebijakan pemerintah adalah untuk memberikan suplai air yang cukup untuk Jakarta antara lain mengambil dari bendungan Jatiluhur.

“Jumlahnya sekitar 16 m3 per detik. Sekarang juga sedang bangun bendungan baru di Karian, Banten. yang akan menambah suplai air baku dari sana sekitar 4,5 meter kubik per detik,” ujar Imam.

Sementara untuk mengatasi penyusutan volume dan jumlah situ, danau, embung dan waduk (SDEW) di Indonesia, Kementerian PUPR meminta masyarakat untuk menjaga hutan atau alih fungsi lahan di daerah tangkapan air (DTA).

“Sebagian besar penyusutan situ di wilayah Jabodetabek disebabkan adanya okupansi dari masyarakat. Apakah itu (pembangunan) perumahan, hotel, atau restoran. Sehingga kemudian kawasan jadi menyusut," kata Imam.

Adanya okupansi dari masyarakat, kata dia, disebabkan tidak adanya sertifikasi lahan situ oleh pemerintah. Pada gilirannya, masyarakat yang tinggal atau memanfaatkan lahan di sekitar situ, harus mengurus perizinannya.

"Waktu kita ingin mengembalikan ke fungsi semula, itu terbentur masyarakat yang sudah punya IMB. Mereka menganggap IMB itu sama seperti sertifikat. Padahal, IMB itu keluar setelah sertifikat keluar," kata Imam.

Imam mengatakan, target 2019 Ditjen SDA Kementerian PUPR membenahi SDEW.

“Kita 2017 ini ada 18 ruas yang diincar, tahun depan saya berharap le¬bih dari 100, bertahap lah,” ujarnya. [wid]



Komentar Pembaca
JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

, 19 JANUARI 2018 , 21:00:00

Sri Mulyani Bikin Indonesia Rugi Ratusan Triliun
Pertemuan Sahabat Lama Setelah 10 Tahun

Pertemuan Sahabat Lama Setelah 10 Tahun

, 18 JANUARI 2018 , 16:05:00

Desak Bamsoet Mundur

Desak Bamsoet Mundur

, 18 JANUARI 2018 , 21:29:00

Pelantikan KSAU Baru

Pelantikan KSAU Baru

, 18 JANUARI 2018 , 01:04:00